PELAKSANAAN PELATIHAN/PEMBEKALAN FASILITATOR MUSRENBANG KECAMATAN, DESA/KELURAHAN KABUPATEN ENREKANG

Kegiatan Musrenbang adalah kegiatan yang dihadiri oleh beragam masyarakat dengan latar belakang jabatan, sosial dan pengetahuan. Fasilitator Musrenbang perlu mengetahui permasalahan peserta yang mempunyai latar belakang dalam lintas pelaku. Peserta yang perlu mendapat perhatian secara khusus adalah kelompok yang mempunyai kepentingan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetapi mereka kurang menguasai forum diskusi dan cara menyampaikan aspirasi misalkan perwakilan Rumah Tangga Miskin (RTM), perempuan dan Tim Delegasi dari masyarakat yang secara nyata mereka merupakan bagian dari representasi/wakil masyarakat. Baca lebih lanjut

Peresmian Proyek Pembangunan Di Rencanakan Saat HUT Enrekang

Dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Enrekang yang ke-52, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dijadwalkan akan meresmikan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Enrekang.Menurut Bupati Enrekang, Haji La Tinro La Tunrung, proyek fisik yang akan diresmikan Gubernur di Enrekang, yakni peresmian pengunaan kantor dinas pendidikan Enrekang yang senilai Rp4,9 M, rumah jabatan Ketua DPRD dan wakil bupati yang mencapai Rp4 miliar serta peresmian gedung baru tambahan dari kantor bupati Enrekang. Ada beberapa agenda yang akan dilakukan Gubernur Sulsel, selama 2 hari di Enrekang, selain melakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat dan ulama, gubernur juga akan mersemikan pemanfataan sejumlah proyek infrastuktur dan membuka turnamen sepakbola Halal Cup.  Baca lebih lanjut

RAKERDA PEMKAB ENREKANG

Pemerintah Kabupaten Enrekang melaksanakan Rapat Kerja Daerah Tahun Anggaran 2012, bertempat di Aula Kantor Bupati Enrekang.Rapat kerja daerah tersebut dipimpin langsung Bupati Enrekang, Haji La Tinro La Tunrung dan dihadiri seluruh pejabat Pemkab Enrekang, antara lain Wakil Bupati, Ketua DPRD, unsur muspida, Setda dan para asisten Setda, para Staf Ahli serta seluruh pimpinan SKPD.Pada kesempatan tersebut, Bupati mengungkapkan beberapa hal terkait rencana program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2012. Program yang sangat penting untuk segera dilaksanakan menurut Bupati dua periode ini adalah, masalah pertumbuhan ekonomi dan masalah penuntasan kemiskinan.“Ada sembilan kriteria pokok yang akan kita laksanakan pada tahun 2012 ini. Dua diantaranya yang sangat penting dan sangat mendesak adalah masalah pertumbuhan ekonomi dan masalah kemiskinan,” kata La Tinro La Tunrung.Lanjut La Tinro, program-program ini adalah instruksi langsung Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono dan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. “Pada rapat dengan Bapak Presiden dan Bapak Gubernur beberapa waktu yang lalu, program-program ini yang harus menjadi perhatian seluruh Bupati dan Walikota di Indonesia,” lanjut La Tinro. Baca lebih lanjut

PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI PRA-MUSRENBANG KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2012

Untuk menjalin komunikasi perencanaan antar SKPD teknis dengan Pemerintah Desa, dan harapan adanya sinkronisasi antara program/kegiatan SKPD dengan usulan prioritas Desa/Kelurahan serta untuk menyamakan persepsi Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan serta SKPD tentang pelaksaaan musrenbang terintegrasi antara musrenbang reguler dengan proses perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan, maka diperlukan suatu forum untuk lebih jauh membicarakan hal tersebut. Olehnya itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang yang merupakan lembaga yang berfungsi mengawal proses perencanaan di Kabupaten Enrekang berinisiatif mengadakan Rapat Koordinasi yang melibatkan semua stakeholders sehingga diharapakan tercapai hasil terwujudnya pemahaman bagi para Camat, Kepala Desa/Lurah tentang Rencana Kerja SKPD Kabupaten Enrekang untuk perencanaan Tahun Anggaran 2013, selain itu harapan yang juga ingin dicapai yaitu terwujudnya sinkronisasi prioritas kegiatan perencanaan pembangunan dari proses Top Down dan Bottom Up serta Terciptanya kesamaan persepsi Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan serta SKPD tentang pelaksanaan musrenbang terintegrasi. Baca lebih lanjut

PELAKSANAAN PELATIHAN/PEMBEKALAN FASILITATOR MUSRENBANG KECAMATAN, DESA/KELURAHAN KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2012

Kegiatan Musrenbang adalah kegiatan yang dihadiri oleh beragam masyarakat dengan latar belakang jabatan, sosial dan pengetahuan. Fasilitator Musrenbang perlu mengetahui permasalahan peserta yang mempunyai latar belakang dalam lintas pelaku. Peserta yang perlu mendapat perhatian secara khusus adalah kelompok yang mempunyai kepentingan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetapi mereka kurang menguasai forum diskusi dan cara menyampaikan aspirasi misalkan perwakilan Rumah Tangga Miskin (RTM), perempuan dan Tim Delegasi dari masyarakat yang secara nyata mereka merupakan bagian dari representasi/wakil masyarakat.Fasilitator perlu mempelari permasalahan ini secara seksama agar proses penyampaian aspirasi masyarakat miskin/marjinal mendapat prioritas dalam pembahasan dan penetapan usulan. Dalam kegiatan musrenbang, perlu dilakukan proses umpan balik, klarifikasi, uji silang fakta lapang agar usulan masyarakat yang dilakukan secara partisipatif dapat sampai substansi pesannya. Dengan demikian, dibutuhkan suatu kegiatan peningkatan kapasitas yang rutin dilaksanakan bagi Fasilitator Musrenbang demi untuk menjawab hal tersebut di atas.Olehnya itu, Bappeda sebagai lembaga yang memiliki tupoksi bidang perencanaan wajib berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan tersebut sehingga dilaksanakanlah Kegiatan Pelatihan/Pembekalan Fasilitator Musrenbang Kecamatan, Desa/Kelurahan yang pelaksanaannya bekerja sama dengan pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dalam hal ini Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten. Baca lebih lanjut

BAPPEDA ENREKANG

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengukuhkan legitimasi formal bagi institusi perencanaan di daerah (BAPPEDA) yang merupakan salah satu sarana penting untuk mewujudkan sistem perencanaan yang efektif dan bertanggungjawab. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah menuju kearah yang tepat sesuai dengan tuntutan internal dan eksternal, ditunjang oleh potensi sumberdaya yang tersedia. Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan upaya perubahan dalam berbagai bidang dan aktivitas kehidupan masyarakat menuju kearah pertumbuhan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk memenuhi  hal ini diperlukan perencanan yang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam aspek legal-formal maupun aspek akademik. Badan perencanan pembagunandaerah (bappeda) Kabupaten Enrekang merupakan kelembagaan daerah yang mendapat amanat atau mandat untuk melaksanakan fungsi koordinator perencanaan pembangunan dalam lingkup organiasi pemerintahan Kabupaten Enrekang.

Untuk lebih mengefektifkan kegiatan perencanaan pembangunan daerah maka berdasarkan Kepres Nomor 27 Tahun 1980 di bentuklah organisasi BAPPEDA. Selanjutnya dijabarkan dalam Kepmendagri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA. Sementara dasar hukum yang dipakai Kabupaten Enrekang selain peraturan diatas juga dipakai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1982 tentang pembentukan BAPPEDA Kabupaten Enrekang yang bertipe C. Selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang.

Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan Kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan Kabupaten Enrekang. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah menuju kearah yang tepat sesuai dengan tuntutan internal dan eksternal, ditunjang oleh potensi sumberdaya yang tersedia. Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan upaya perubahan dalam berbagai bidang dan aktivitas kehidupan masyarakat menuju kearah pertumbuhan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk memenuhi  hal ini diperlukan perencanan yang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam aspek legal-formal maupun aspek akademik. Badan perencanan pembagunandaerah (bappeda) Kabupaten Enrekang merupakan kelembagaan daerahl yang mendapat amanat atau mandat untuk melaksanakan fungsi koordinator perencanaan pembangunan dalam lingkup organiasi pemerintahan Kabupaten Enrekang.

Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen rencana pembangunan baik jangka panjang (20 tahun), jangka pendek (5 tahun) maupun perencanaan tahunan daerah. Dalam melaksanakan tugas yang diemban bappeda kabupaten Enrekang masih perlu meningkatkan kapasitasnya dalam menangani proses tersebut, agar lebih efektif, efesien dan berkualitas sesuai proses dan mekanisme yang terlah diatur.

Dalam rangka implementasi undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentan Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), BAPPEDA dituntut untuk lebih mandiri sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Koordinasi dengan para pengguna dan pprencana dalam berbagai bidang perlu terus ditingkatkan kearah yang lebih produktif. Kemampuan kelembagaan masih belum memadai untuk menghasilkan produk-produk perencanaan yang valid dan berkualitas. Dengan demikian pengembangan kelembagaan (dalam arti luas ) masih perlu dilakukan dimasa datang. Hal lain yang perlu mendapat perhatian secara seksama adalah peningkatan kualitas dan pemamfaatan sistem imformasi serta penciptan sistem monitoring dan evalusi yang efektif dan efesien, dalam aspek metodologi dan prosedur atau tata cara pelaksanaannya.

ImpIementasi desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun  2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SPPN, menuntut adanya proses perencanaan pembagunan yang lebih bersifat partisipatif. Dalam kaitan ini, BAPPEDA menerima tugas untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang perencanan pembangunan daerah. Bappeda memiliki fungsi untuk menyusun berbagai dokumen perencanan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disamping itu, juga melakukan fungsi lain yang berkenaan dengan koordinasi, pemantauan, evaluasi, monitoring dan pengendalian pembangunans serta penelitian dan pengembangan. Dengan fungsi-fungsi seperti itu, maka proses perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak atau stakeholders, baik yang terlibat langsung dalam program-program yang dirumuskan dan pemanfaatan hasil-hasilnya melalui proses perencanan pembangunan daerah yang bersifat partisipatif. Perencanaan patisipatif terutama diperlukan untuk melakukan usaha yang lebih  sistimatik dalam mengantisipasi permasaalahan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang mengarah kepada upaya-upaya meningkattkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Penerapan kebijakan otonomi daerah tersebut, menuntut seluruh aparatur pemerintah daerah termasuk BAPPEDA untuk lebih kreatif dalam memecahkan permasalahan, baik pada tingkat makro maupun mikro. Dalam kaitan ini perlu juga memperhatikan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Prinsip good governance ini tampaknya telah menjadi nilai-nilai universal dan sejalan dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, kinerja BAPPEDA Kabupaten Enrekang dimasa datang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai good governance yang secara nyata dapat dirasakan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja BAPPEDA Kabupaten Enrekang, salah satu aspek yang sangat penting adalah penyusunan Rencana Strategis,(Renstra). Hal ini penting mengingat perencanaan pembangunan menjadi lebih jelas dan diketahui oleh setiap stakeholders seperti Dinas, Badan, Kantor, Sekertariat  Daerah, DPRD,Pengusaha,Perguruan Tinggi, Lembaga-Lembaga Konsultan dan stakeholder lainnya. Perencanaan pembangunan dimasa datang perlu lebih terpusat kepada bidang-bidang strategis, sehingga dapat memberikan hasil yang berarti dan meningkatkan efesiensi pengunaan sumber daya.