BAPPEDA ENREKANG

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengukuhkan legitimasi formal bagi institusi perencanaan di daerah (BAPPEDA) yang merupakan salah satu sarana penting untuk mewujudkan sistem perencanaan yang efektif dan bertanggungjawab. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah menuju kearah yang tepat sesuai dengan tuntutan internal dan eksternal, ditunjang oleh potensi sumberdaya yang tersedia. Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan upaya perubahan dalam berbagai bidang dan aktivitas kehidupan masyarakat menuju kearah pertumbuhan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk memenuhi  hal ini diperlukan perencanan yang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam aspek legal-formal maupun aspek akademik. Badan perencanan pembagunandaerah (bappeda) Kabupaten Enrekang merupakan kelembagaan daerah yang mendapat amanat atau mandat untuk melaksanakan fungsi koordinator perencanaan pembangunan dalam lingkup organiasi pemerintahan Kabupaten Enrekang.

Untuk lebih mengefektifkan kegiatan perencanaan pembangunan daerah maka berdasarkan Kepres Nomor 27 Tahun 1980 di bentuklah organisasi BAPPEDA. Selanjutnya dijabarkan dalam Kepmendagri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA. Sementara dasar hukum yang dipakai Kabupaten Enrekang selain peraturan diatas juga dipakai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1982 tentang pembentukan BAPPEDA Kabupaten Enrekang yang bertipe C. Selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang.

Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan Kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan Kabupaten Enrekang. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah menuju kearah yang tepat sesuai dengan tuntutan internal dan eksternal, ditunjang oleh potensi sumberdaya yang tersedia. Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan upaya perubahan dalam berbagai bidang dan aktivitas kehidupan masyarakat menuju kearah pertumbuhan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk memenuhi  hal ini diperlukan perencanan yang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam aspek legal-formal maupun aspek akademik. Badan perencanan pembagunandaerah (bappeda) Kabupaten Enrekang merupakan kelembagaan daerahl yang mendapat amanat atau mandat untuk melaksanakan fungsi koordinator perencanaan pembangunan dalam lingkup organiasi pemerintahan Kabupaten Enrekang.

Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen rencana pembangunan baik jangka panjang (20 tahun), jangka pendek (5 tahun) maupun perencanaan tahunan daerah. Dalam melaksanakan tugas yang diemban bappeda kabupaten Enrekang masih perlu meningkatkan kapasitasnya dalam menangani proses tersebut, agar lebih efektif, efesien dan berkualitas sesuai proses dan mekanisme yang terlah diatur.

Dalam rangka implementasi undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentan Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), BAPPEDA dituntut untuk lebih mandiri sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Koordinasi dengan para pengguna dan pprencana dalam berbagai bidang perlu terus ditingkatkan kearah yang lebih produktif. Kemampuan kelembagaan masih belum memadai untuk menghasilkan produk-produk perencanaan yang valid dan berkualitas. Dengan demikian pengembangan kelembagaan (dalam arti luas ) masih perlu dilakukan dimasa datang. Hal lain yang perlu mendapat perhatian secara seksama adalah peningkatan kualitas dan pemamfaatan sistem imformasi serta penciptan sistem monitoring dan evalusi yang efektif dan efesien, dalam aspek metodologi dan prosedur atau tata cara pelaksanaannya.

ImpIementasi desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun  2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SPPN, menuntut adanya proses perencanaan pembagunan yang lebih bersifat partisipatif. Dalam kaitan ini, BAPPEDA menerima tugas untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang perencanan pembangunan daerah. Bappeda memiliki fungsi untuk menyusun berbagai dokumen perencanan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disamping itu, juga melakukan fungsi lain yang berkenaan dengan koordinasi, pemantauan, evaluasi, monitoring dan pengendalian pembangunans serta penelitian dan pengembangan. Dengan fungsi-fungsi seperti itu, maka proses perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak atau stakeholders, baik yang terlibat langsung dalam program-program yang dirumuskan dan pemanfaatan hasil-hasilnya melalui proses perencanan pembangunan daerah yang bersifat partisipatif. Perencanaan patisipatif terutama diperlukan untuk melakukan usaha yang lebih  sistimatik dalam mengantisipasi permasaalahan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang mengarah kepada upaya-upaya meningkattkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Penerapan kebijakan otonomi daerah tersebut, menuntut seluruh aparatur pemerintah daerah termasuk BAPPEDA untuk lebih kreatif dalam memecahkan permasalahan, baik pada tingkat makro maupun mikro. Dalam kaitan ini perlu juga memperhatikan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Prinsip good governance ini tampaknya telah menjadi nilai-nilai universal dan sejalan dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, kinerja BAPPEDA Kabupaten Enrekang dimasa datang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai good governance yang secara nyata dapat dirasakan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja BAPPEDA Kabupaten Enrekang, salah satu aspek yang sangat penting adalah penyusunan Rencana Strategis,(Renstra). Hal ini penting mengingat perencanaan pembangunan menjadi lebih jelas dan diketahui oleh setiap stakeholders seperti Dinas, Badan, Kantor, Sekertariat  Daerah, DPRD,Pengusaha,Perguruan Tinggi, Lembaga-Lembaga Konsultan dan stakeholder lainnya. Perencanaan pembangunan dimasa datang perlu lebih terpusat kepada bidang-bidang strategis, sehingga dapat memberikan hasil yang berarti dan meningkatkan efesiensi pengunaan sumber daya.

2 thoughts on “BAPPEDA ENREKANG

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s